Ini Modus-Modus Korupsi Dana Desa Menurut ORMAS FPR, Kerapkali Jadi Lahan Empuk Kades

0
327

Bengkulu,TerasNusantara.com – Anggaran Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di beberapa diwilayah Propinsi Bengkulu.

Sudah semestinya Atas dasar itu, Pihak pengguna dan pengelola anggaran dana desa memanfaatkan dana besar tersebut untuk dijadikan sarana mewujudkan kedaulatan desa.

Selain untuk penggunaan pembangunan infrastruktur, dana desa juga dapat dijadikan sarana mencari entrepreneur baru di masing-masing desa.

Artinya, masyarakat desa dapat diberikan kewenangan dalam memanfaatkan dana desa.

“Juga dapat meningkatkan potensi yang sudah ada, seperti dalam pembinaan wisata desa maupun pemberdayaan pemuda. Sehingga mereka yang ikut berpartisipasi makin bangga menjadi warga desa tersebut,”

Kata Tarmizi selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Ormas Front Pembela Rakyat (FPR), Kabupaten Kepahiang Sabtu (13/07/2019), Sejalan meningkatnya dana desa, juga sangat dikhawatirkan angka korupsi juga bisa bertambah. Pasalnya, dana desa merupakan lahan empuk bagi para kepala desa (kades).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ketua DPD FPR menjelaskan, nilai kerugian negara sudah mencapai Rp 40,6 miliar dengan 181 kasus korupsi dan 184 tersangka.

Untuk itu, Ketua DPD FPR mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada dalam modus korupsi dana desa.

“Seperti, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar atau markup, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun melalui dana proyek lain sebagai proyek dana desa melalui laporan fiktif,” papar dia.

Tarmizi juga mencontohkan modus korupsi seperti meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.

Tak hanya itu, permainan kongkalikong atau suap dalam proyek dana desa juga kerap menjadi timbulnya praktik tindak korupsi.

Untuk kegiatan Paket pengerjaan pembangunan Infrastuktur yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDES), dibeberapa desa diwilayah Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu terhitung mulai dari tahun anggaran 2016-2018.

Hasil “pantauan kami dilapangan banyak ditemukannya bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pengguna serta pengelola DD dicurigai dana desa dijadikan ajang korupsi Korupsi beberapa oknum Kepala desa di Kabupaten Kepahiang dan kroni-kroninya”.

Beberapa “kepala desa yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran dana desa sudah di eksekusi pihak penegak hukum diantaranya Kades Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir, Kedes Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama beberapa perangkatnya dan Kades sungai Jernih serta beberapa perangkatnya.”

Masih banyak pelaku-pelaku korupsi anggaran DD dibeberapa desa lainnya yang hingga sampai saat ini belum tersentuh hukum dan terkesan lamban boleh di bilang pengustannya seperti “istilah bak panggang dari api”, padahal modus kecurangan yang dilakukan beberapa oknum didesa tersebut hampir serupa dengan kasus yang sudah pernah di tangani Aparat Penegak hukum di Kepahiang.

Adapun dugaan kasus korupsi yang hampir serupa tapi belum diusut seperti desa dugaan Korupsi dana desa, desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan, desa Mekar sari Kecamatan Kabawetan, desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan, desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir serta masih banyak desa-desa lainnya”. Tutup Tarmizi. (RM2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here