Tidak Ada Dokumen Rencana Zona Wilayah, Reklamasi Sungai Manjuto Bermasalah

0
132

MUKOMUKO,TerasNusantara.Com-Jumat (20/9) Kepala kantor Kesatuan Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko (Kesbangpol) dengan jajarannya mendatangi lokasi reklamasi siluman air manjuto di kelurahan bandar ratu kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

Kepala Kesbangpol Jumaidi. SH menjelaskan, kedatangan kami kesini karena mendapatkan laporan secara resmi dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan keadilan (LP. K-P-K).

“kami sangat berterimakasih sekali kepada LP KPK yang telah memberi laporan secara resmi kepada kami tentang adanya dugaan reklamasi tak berizin (karena kita menganut azas praduga tak bersalah) di kelurahan bandar ratu”

Dijelaskan oleh Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan dan keadilan (LP. K-P-K) Weri Trikusuma Ria. SH.MH menjelaskan, bahwa Pengerukan Sungai Manjunto Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko.

Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi,,kami menyimpulkan, Memang telah terjadi penimbunan Daerah Aliran Sungai di wilayah Kelurahan Bandar Ratu, Lokasi penimbunan Daerah aliran tersebut terletak dibelakang Mushalla jembatan Atap Seng.

Daerah aliran sungai yang sudah di timbun tersebut ditanami pohon kelapa sekitar empat (4) batang, dihitung dari bibir sungai, maka aliran sungai yang sudah ditimbun sekitar 65 M (enam puluh lima meter), Daerah Aliran Sungai yang sudah ditimbun sekitar 65 X 30 meter.

Terkait kejadian ini weri melanjutkan, ada beberapa orang masyarakat yang telah melakukan penggalangan tanda tangan untuk membuat laporan tertulis kepada pihak yang berkepentingan. Penimbunan Aliran sungai ini dilakukan sekitar sebelum lebaran Haji (minggu ke dua Bulan Agustus 2019) dengan menggunakan Dua Unit alat berat Jenis Excavator”. Tutup weri

Ditanya tentang pelanggaran Hukum reklamasi air manjuto Waka 1 LP. K-P-K Seniman menegaskan, kalau reklamasi itu telah melakukan pelanggaran baik secara hukum pidana atau administrasi. Berikut penjelasan pelanggarannya :

Reklamasi Teluk Jakarta Melanggar Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena proyek reklamasi Sungai Manjuto berjalan tanpa adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hal tersebut melanggar Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009. Tanpa adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada dokumen AMDAL (Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), tidak ada pengendali risiko dan prediksi dampak lingkungan yang akan timbul. Hal itu akan membuat rusaknya lingkungan hidup di sekitar Sungai Manjuto.

Proyek Reklamasi Sungai Manjuto Melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Karena tidak ada dokumen Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007.

Dokumen ini penting karena digunakan sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

“saya menyimpulkan reklamasi yang terjadi di sungai manjuto itu adalah sebuah kejahatan lingkungan dan harus di proses sesuai hukum yang berlaku,,semoga dinas yang telah disurati oleh lembaga LP KPK agar secepatnya untuk dikaji sesuai atauran yang berlaku.” tegas Seniman.(Toha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here