Humas PT. BSL Bantah Tak Pernah Lapor Depnaker Bengkulu Selatan

0
74

Bengkulu Selatan, Terasnusantara.com– Berdasarkan Investigasi Lembaga BPN Aliansi Bengkulu bersama beberapa awak media dalam menerapkan PP 24 TAHUN 2018 Tentang Ketenagakerjaan dan Pelaku Badan Usaha.

Saat ditemui Kepala Dinas Depnaker Bengkulu Selatan bersama beberapa kabid kepengawasan dan pencatatan kasi hubungan industrial RESNA

Depnaker menjelaskan “bahwa PT. BSL terakhir menyerahkan laporan data tenaga kerja pada tahun 2014, selajutnya tidak pernah lagi melapor sampai sekarang, baik tembusan atau secara lansung, memang dari tahun 2014 ke atas laporannya sudah secara elektronik tegas staf pengawas bernama Ujang, tapi seharusnya kami juga mendapatkan laporan karena PT. BSL itu ada di wilayah kami.” Tegasnya.

kami akan sidak kata Kadis Depnaker dengan tegas, ini harus diterapkan aturan yang ada dan kami dari pihak Dinas mengucapkan terima kasih atas kunjungan lembaga dan awak media karena telah menjadi mitra Dinas dalam menegakan aturan ujarnya.

Setelah mendengar keterangan pihak Depnaker, pihak kami lansung ke lokasi pabrik PT. BSL DI desa Sulau Wangi Kecamatan Kedurang.

Tim lembaga dan media lansung ke kantor perkebunan menemui pak mulyadi sapaan akrab nya meneger kebun PT BSL, saat berada di kantor pihak lembaga dan media tidak menemui managernya, yang ada cuma staf dan karyawan saja, saat di minta keterangan staf PT BSL menjelaskan bahwa di perkebunan ini tenaga kerjanya 192 orang laki dan perempuan dan rata – rata bekerja di atas satu tahun, dan semua tanpa jamsostek dan bpjs, jawab staf bernama Nadia.

Setelah itu pihak kami ke kantor pabrik pengelolahan buah sawit PT. BSL Saat di temui Manager lagi rapat dan kami di terima oleh oleh bagian humas bernama Idios, dengan tegas membantah bahwa PT. BSL tidak melapor ke Depnaker Bengkulu Selatan “tiap tahun kita lapor terus, dan karyawan pabrik sudah terdaptar jamsostek, di singgung masalah karyawan perkebunan pak Idios menjawab itu beda dengan karyawan pabrik tegasnya.

Berdasar kan keterangan kedua belah pihak antara Depnaker dan PT. BSL maka kami pihak lembaga menyimpulkan tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sehingga data mereka saling tolak belakang.

Lebih lanjut pihak kami akan mendalami masalah tenaga kerja yang belum diberikan haknya yang sudah diatur oleh Undang – Undang “Pungkas ANGGOTA BPN ALIANSI DIKI SYAVIKTORI.

Dan rekan media yang tergabung akan mempertanyakan ke pihak – pihak terkait supaya penerapan aturan yang berlaku dapat diterapkan dengan sebenarnya diterima para karyawan. (Sulaiman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here